Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaiman diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2016, pada Pasal 1 disebutkan bahwa Sistem pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian.

 

Dalam struktur organisasi, Biro Protokol berada didalam ruang lingkup Deputi Bidang Administrasi. Tugas Biro Protokol adalah menyelenggarakan dukungan keprotokolan kepada  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian.

 

Dalam Pasal 12 disebutkan bahwa Biro Protokol terdiri atas :

  1. Bagian Acara; dan
  2. Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat

Dalam Pasal 17 disebutkan bahwa Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dukungan keprotokolan dalam kegiatan upacara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian, serta pelaksanaan penyaluran delegasi masyarakat dan pelaksanaan urusan logistik keprotokolan.

 

Pada Pasal 20 ayat (2) disebutkan bahwa subbagian Penyaluran Delegasi Masyarakat mempunyai tugas pelaksanaan penyaluran delegasi masyarakat dalam rangka penyampaian aspirasi masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pelaksanaan urusan logistic keprotokolan, pelaksanaan tata usaha Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat.